Pemerintah Daerah Pangkalpinang harus meninjau kembali kepatuhan mereka dalam pengelolaan aset publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aset publik yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut dikelola dengan baik dan transparan.

Menurut Bapak Arief, seorang ahli tata kelola aset publik, kepatuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset publik sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan korupsi. “Jika pemerintah daerah tidak patuh dalam mengelola aset publik, maka bisa terjadi penyalahgunaan dan kerugian bagi masyarakat,” ujarnya.

Salah satu contoh kepatuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset publik adalah dengan melakukan inventarisasi secara berkala. Menurut Ibu Siti, seorang pegawai di Dinas Keuangan Pangkalpinang, inventarisasi aset publik dilakukan untuk memastikan bahwa semua aset publik tercatat dengan baik dan tidak ada yang hilang atau dirugikan.

Namun, sayangnya masih terdapat temuan bahwa beberapa aset publik tidak tercatat dengan baik atau bahkan hilang. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peninjauan kembali terhadap kepatuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset publik.

Bapak Dodi, seorang aktivis masyarakat Pangkalpinang, menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan aset publik oleh pemerintah daerah. “Masyarakat harus aktif memantau dan mengawasi pengelolaan aset publik agar tidak terjadi penyelewengan atau korupsi,” ungkapnya.

Dengan demikian, perlu adanya evaluasi dan peninjauan kembali terhadap kepatuhan pemerintah daerah Pangkalpinang dalam pengelolaan aset publik. Hanya dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, aset publik dapat dikelola dengan baik demi kepentingan masyarakat.