Pangkalpinang, sebagai ibu kota Provinsi Bangka Belitung, merupakan pusat kegiatan perekonomian yang memerlukan pengelolaan keuangan publik yang baik. Dalam hal ini, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai penjaga integritas pengelolaan keuangan publik di Pangkalpinang sangatlah penting.

Menurut Dr. Harry Azhar Azis, Anggota BPK RI, “Peran BPK dalam pengawasan keuangan negara adalah sangat vital. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan publik agar terhindar dari korupsi dan penyimpangan.”

Peran BPK sebagai penjaga integritas pengelolaan keuangan publik di Pangkalpinang terlihat dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga ini. Menurut data dari BPK RI, pada tahun 2020 BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan publik di Pangkalpinang dan menemukan beberapa temuan yang perlu segera ditindaklanjuti.

Dalam hal ini, Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil, menyatakan bahwa peran BPK sangatlah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di daerahnya. Beliau juga menegaskan komitmen untuk bekerja sama dengan BPK dalam menindaklanjuti temuan-temuan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat turut serta dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik di Pangkalpinang. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. Wihana Kirana Jaya, pakar keuangan publik dari Universitas Indonesia, “Peran masyarakat sebagai penjaga integritas pengelolaan keuangan publik juga sangatlah penting. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik.”

Oleh karena itu, peran BPK sebagai penjaga integritas pengelolaan keuangan publik di Pangkalpinang tidak bisa dianggap remeh. Dengan kerjasama antara BPK, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan pengelolaan keuangan publik di Pangkalpinang dapat terjaga dengan baik dan terhindar dari praktik korupsi serta penyimpangan.